SAYA ada di Yogyakarta waktu gempa besar terjadi 2006. Tempat tidur terguncang-guncang hebat saat saya sedang di puncak nyenyak. Setengah sadar dan kaget saya tidak segera lari ke tempat aman, tapi hanya tidur berpegangan pada pinggir tempat tidur sampai guncangan berhenti. Setelah reda baru saya turun dan keluar bangunan.

Di luar banyak orang sibuk dengan telepon masing-masing memberitahu keluarga, teman atau saudara tentang apa yang terjadi. Tentu dengan versi dan gaya masing-masing. Kerumunan mulai terbentuk di sekitar orang-orang yang sepertinya punya penjelasan tentang apa yang terjadi. Macam-macam ‘teorinya’. Ada yang bilang gempa karena Merapi, ada yang bilang sumbernya dari laut. Tapi sebagian besar orang hanya berdiri di jalan-jalan tidak tahu mesti berbuat apa. Tidak ada petugas yang bisa ditanyai. Ada mobil patroli berseliweran, tapi tidak memberi petunjuk apa-apa. Karena sama tidak tahu mesti bikin apa saya kembali ke kamar, mandi dan persiapan untuk acara pagi itu (yang kemudian dibatalkan).

Satu jam sesudah gempa. Saya kembali ke jalan raya. Ratusan orang masih bergentayangan di jalan-jalan. Tiba-tiba ada arus besar manusia bergegas ke utara. Jumlah ratusan menjadi ribuan dan semuanya tumpah ke jalan raya terseret arus. ‘Tsunami! Tsunami!’ Panik mulai berkuasa. Orang lompat berlarian saling dorong dan injak. Saya spontan melompat ke boncengan motor orang yang lewat. Panik yang sama menjalar di tubuh saya. Seminggu setelah tsunami besar menerjang Aceh, saya ke sana mencari kawan yang hilang. Saya lihat sendiri tumpukan mayat, sisa bangunan dan pemandangan absurd kapal besar yang dibawa air ke tengah kota. Pikiran itu yang berkuasa selama saya naik di boncengan motor. Di ujung Gejayan, baru orang berhenti. Beberapa orang berseragam coklat (mungkin hansip) berteriak-teriak memberi penjelasan: “tidak ada tsunami!” Untuk pertama setelah lebih dari satu jam, ada orang yang terdengar meyakinkan. “Bupati (entah siapa) ada di Parangtritis, semuanya aman!” Dia mengacungkan telepon genggam yang membuat orang lebih yakin.

Panik mereda dan mulai ada ruang bagi akal sehat. Saya mulai berpikir, jarak ujung utara Gejayan dengan pantai sangat jauh, mungkin lima kali jarak antara tempat saya menginap di Banda Aceh dengan pantai Ulee Lheue. Kemungkinan tsunami saya putuskan gugur sudah. Tapi ada kepanikan baru. Orang bergegas kembali ke selatan, karena ada kabar rumah-rumah yang ditinggali penghuninya sedang dijarah. Dan lebih dahsyat lagi, mereka yang menjarah itu justru yang berteriak-teriak ‘tsunami’ tadi! Orang hilir mudik seperti tak tahu arah. Kembali ada gelombang panik walau tak sehebat tadi, mungkin karena nyawa masih lebih penting dari harta.

Pengalaman ini buat saya luar biasa penting. Orang boleh bicara tentang early warning system, teknologi informasi – yang bagi saya juga penting – tapi semua ini tidak berarti kalau orang tidak dilibatkan dalam berbagai sistem itu. Bahasa yang digunakan kadang memang teknis, itu satu soal. Tapi soal lain yang lebih penting adalah perlunya melibatkan orang banyak karena bencana ini memang urusan orang banyak. “Serahkan pada ahlinya,” adalah slogan jumawa dan salah sekaligus karena negeri ini tidak kekurangan ahli. Solidaritas dan komitmen untuk hidup selamat bersama itu yang kita kurang. Ikatan antara orang, kelompok dan komunitas yang lebih besar itulah yang lemah. Panik massal saya kira mencerminkan kelemahan itu. Orang tidak tahu mesti berbuat apa, bergerak ke mana, mendengarkan siapa. Seperti kerumunan besar tanpa arah, tanpa pemimpin. Masih untung ada beberapa orang berseragam coklat dengan kontak ke Parangtritis yang cukup meyakinkan di lapangan hari itu. Kalau tidak mungkin panik itu sendiri yang bisa makan korban.

Hidup di ‘ring of fire’ ini memang memerlukan pengetahuan dan ketrampilan khusus, dan seperti pengetahuan dan ketrampilan lainnya juga, semua itu tidak akan datang jika tidak dimulai dari kita sendiri. Teknologi yang dipakai untuk mendeteksi sebaiknya memperhatikan konteks masyarakat yang sangat tidak terorganisasi. Tidak cukup misalnya para petugas tahu bahwa akan ada tsunami atau bencana, tapi memikirkan juga penyebaran informasi, dan terlebih penting lagi: kepemimpinan di lapangan. Menurut saya pesan agar orang ‘berhati-hati’ jadi konyol kalau tidak disertai informasi cukup mengenai apa yang perlu dilakukan. Peran media jadi penting di sini seperti perancah yang mengelilingi bangunan, sarana orang berkomunikasi untuk membangun sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Jurnalisme sensasi mesti diakhiri dan para jurnalis sebaiknya membebaskan diri dari tirani sistem rating.

Pengetahuan yang berlimpah tentang bermacam hal saatnya dikonsolidasi untuk kebaikan bersama. Saya mengikuti banjir pesan di twitter, facebook dan sms, menanggapi Merapi dan tsunami. Saya mendukung kebebasan berpikir dan berpendapat, tapi kadang sumpah-serapah dan caci-maki yang mendominasi bermacam forum itu bisa melemahkan juga, membuat kita semakin frustrasi dan merasa tidak berdaya. Rangkaian bencana semestinya jadi pemicu bagi kita untuk kembali mengorganisasi diri karena hidup di wilayah rawan bencana. Kita tahu bahwa banyak yang harus diubah, dibenahi, diganti di negeri ini, tapi terlalu mewah rasanya kalau semua itu diserahkan kepada pemerintah yang dipilih setiap lima tahun sementara bencana dan masalah menghadang setiap hari. Sebagai warga, sebagai rakyat sebuah negeri, kita perlu menghimpun diri, mengembangkan solidaritas dan komitmen untuk hidup selamat bersama sebagai komunitas. Bagi saya inilah arti dari nasionalisme.***

Hilmar Farid, 2010